Gubernur : Sekolah Nikmati Banyak Pungutan

Makassar, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengakui menerapkan pendidikan gratis di 23 kabupaten di Sulsel tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun ia bertekad 23 kabupaten di Sulsel sudah menerapkan pendidikan gratis secepatnya.

"Tentu ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Banyak rintangan dan hambatan, dari internal di sekolah juga banyak. Karena selama ini mereka menikmati pungutan-pungutan," kata Syahrul usai menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua DPRD Sulsel M Roem, di Gedung DPRD Sulsel, Jumat (9/5).

Syahrul dimintai komentar soal penerapan program pendidikan gratis di 11 kabupaten/kota yang diterapkan paling lambat akhir Mei ini. Ke-11 kabupaten tersebut adalah program uji coba.

Syahrul mengatakan, dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas karena APBD Sulsel sudah disahkan. Itulah sebabnya pendidikan gratis baru diterapkan di 11 daerah percontohan di Sulsel. "Kita berharap nanti ini bisa diakomodasi dalam perubahan anggaran DPRD sehingga 23 kabupaten di Sulsel semuanya bisa mengenyam pendidikan dasar yang gratis," katanya.

Sekitar pukul 20.00 wita tadi malam, sesaat sebelum menghadiri jamuan makan malam di kediaman ketua DPRD Sulsel Moh Roem di Hotel Kenari, Makassar, Syahrul kembali menegaskan keseriusan dan optmismenya progarm ini akan berjalan efektif.

Hal Ini dikemukakan di depan lokakarya pendidikan oleh depdiknas di Hotel Kenari. "Sebenarnya, ini tak ada dalam jadwal Pak Gubernur. Peserta banyak surprise dan tak menyangka," kata Kabag Humas Pemprov Sulsel, Rizal Saleh, tadi malam.
Di APBD Sulsel 2008, Pemprov Sulsel anggaran yang mem-back up berlangsungnya pendidikan gratis berkisar Rp 644 miliar.

Diharapkan di anggaran perubahan akhir tahun ini, pagu anggaran itu akan bertambah, secara bertahap hingga implementasi total 2013, di akhir masa jabatan Syahrul-Agus. Anggaran itu terdiri atas dana bantuan operasional sekolah (BOS) Rp 405 miliar, APBD provinsi Rp 125 miliar, dan sisanya dari pos APBN. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulsel, Patabai Pabokori, mengungkapkan kekurangannya adalah anggaran akan di-sharing dengan pemerintah/ kabupaten/kota.

Pemerintah juga tidak melarang adanya bantuan pihak ketiga untuk membantu kelancaran pendidikan. Selain biaya pendidikan, pihaknya juga menyiapkan beasiswa untuk SD, SMP, dan SMA pada tahun ini, dan intensif khusus bagi guru-guru berdasarkan kinerja.

Dikerumuni wartawan, Syahrul optimistis subsidi pendidikan penuh baru akan berlaku untuk level penddikan dasar, SD dan menengah pertama, SMP. Mengenai teknisnya Syahrul mengaku belum mengetahuinya secara pasti. "Yang jelas kita jalan dulu, nanti kita sempurnakan," katanya.

Menurut Syahrul, pendidikan gratis tidak berarti tidak dibayar karena yang membayar adalah pemerintah dan pemerintah kabupaten. Untuk memaksimalkan jalannya program ini, Pemprov Sulsel akan memaksimalkan semua pendapatan di daerah termasuk dari mengekspor beras ke luar negeri.

Pilot Project

Ke-11 kabupaten/kota yang merupakan pilot project dua program poros kampanye Sayang itu, adalah Kota Makassar, Gowa, Takalar, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Pangkep, Barru, Tana Toraja, Luwu Utara, dan Sinjai.

Di Gowa, kabupaten di mana Syahrul pernah menjabat bupati dua periode (1995-2003), pemerintah dan DPRD, pertengahan Maret lalu, sudah mengesahkan Perda Nomor 4/2008 tentang Pendidikan Gratis.

Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo mengharapkan doa masyarakat untuk realisasi. "Insya Allah, menyusul penerapan kesehatan gratis dapat kita laksanakan 2009 mendatang," kata adik Syahrul ini mengapresiasi daerahnya sebagai kawasan percontohan.

Reaksi Politisi

Secara terpisah, anggota komisi IV (pendidikan, kesehatan, dan sosial), La Kama Wiyaka, memahami jika pendidikan gratis hanya baru diterapkan di 11 kabupaten/kota.

Menegaskan kembali kendala keterbatasan dana yang dikeluhkan Syahrul, legislator fraksi Golkar ini, mengatakan, DPRD akan terus mendorong adaya upaya peningkatan pagu anggaran untuk dua program pemerintahan Syahrul-Agus ini
Politisi asal daerah pemilihan Pinrang ini, menanggapi dingin, soal adanya kesan diskriminasi politisi pemberlakuan pendidikan dan kesehatan gratis di 11 kabupaten di Sulsel.

"Kita berharap tidak seperti itulah. Bila dia seorang pemimpin yang bijak, tentu dia akan memberlakukan secara umum di Sulsel, dan tentu keputusan pelaksanaanya ditentukan di sini di DPR," kata La Kama.

Komitmen Pemprov

Sehari sebelumnya, dua pimpinan instansi teknis penyelenggara pendidikan bersubsidi, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulsel Andi Patabai Pabokori dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama (Depag) Sulsel, Bahri Mappiasse menegaskan pendidikan gratis di 11 kabupaten/kota akan diimplementasikan paling lambat akhir bulan Mei ini.

Dalam jumpa pers itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulsel Prof Halide juga mengapresiasi program Sayang ini. "Pendidikan gratis perlu didukung yang penting dapat melahirkan pendidikan bermutu dan berkualitas serta dapat pula mensejahterakan guru dan pegawai. "Untuk mencerdaskan bangsa, pemerintah memang wajib membiayai pendidikan," katanya.

Untuk SD sebanyak 2006 murid mendapatkan beasiswa dengan anggaran Rp 222 juta, untuk SMP pemerintah menyiapkan sebanyak 18.861 siswa dengan anggaran Rp 9 miliar, sedang untuk SMA disiapkan Rp 3 miliar bagi 11.025 siswa. Jumlah total siswa yang memperoleh beasiswa berkisar 31 ribu dengan anggaran yang disiapkan sekitar Rp 13,5 miliar.

Selain itu, rumusan dan konsep pendidikan juga harus jelas. Semua gerakan pembangunan pendidikan harus mengedepankan mutu pendidikan disertai kesejahteraan guru dan pegawai. Ia menegaskan, lembaganya sebagai lembaga pengawas dan pendukung jalannya pendidikan tetap akan mengawal perjalanan pendidikan gratis.