100 Sekolah Diusulkan Gratis

Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar mengusulkan penambahan 100 sekolah gratis di Makassar untuk tahun 2009.

Penambahan itu menyusul penerapan pendidikan gratis yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Sulsel di akhir Mei 2008,yang juga menjadikan Makassar sebagai salah satu prioritas dari 11 Kabupaten/ Kota se-Sulsel. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Makassar Natsir Azis mengungkapkan, pada 2009 jumlah sekolah yang akan digratiskan untuk tingkat SD dan SMP jumlahnya meningkat bila dibandingkan di 2008.

Dengan jumlah SD yang diusulkan gratis sebanyak 89 unit dan SMP sebanyak 11 unit. Jumlah ini, tutur Natsir akan menampung 47.070 siswa di dua tingkatan sekolah itu. Dengan rincian untuk SD sebanyak 38.032 siswa dan untuk SMP mencapai angka 9.039 siswa.

”Untuk usulan ini alokasi anggaran yang diusulkan untuk APBD Pokok Makassar tahun 2009 sebesar Rp9,52 miliar, yang diharapkan mampu direalisasikan dengan bantuan dana dari pemerintah pusat dan provinsi melalui program MoU untuk sekolah gratis ini,”kata dia di ruang kerjanya di Makassar kemarin.

Sementara untuk program sekolah gratis di 2008 ini, dia mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Sulsel untuk merealisasikan program tersebut. Tahun ini ada sekitar 46 sekolah yang digratiskan, yakni 41 SD dengan jumlah siswa 9.992 orang dan lima unit SMP dengan jumlah siswa 1.057 orang, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,08 miliar.

”Kami telah melakukan sinkronisasi antara program sekolah gratis Pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah provinsi. Untuk program ini kami menganggarkan Rp3,08 miliar,”jelas dia Natsir memaparkan, sinkronisasi dilakukan karena Pemerintah Kota Makassar telah lebih dulu memiliki program sekolah gratis. Pada 2007 lalu,sebanyak 15 SD negeri dengan jumlah siswa 6.186 orang dan tiga SMP negeri sudah gratis dengan jumlah siswa 551 orang.

Data Dinas Pendidikan Makassar menyebutkan, terdapat 365 SD negeri dan 38 SMP negeri. Dalam sinkronisasi, Pemprov Sulawesi Selatan akan membiayai 362 sekolah atau yang berada di luar tanggungan Pemerintah Kota Makassar. Sementara itu,Wakil Ketua Komisi D Samsu Niang mengharapkan seluruh sekolah di Makassar bisa digratiskan. Sehingga semua orangtua mampu menyekolahkan anaknya tanpa memikirkan biaya yang begitu besar.

Apalagi di sekolah selain sistem gratis yang diterapkan, juga program dana biaya operasional sekolah (BOS) dan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan (BOPP) sudah diterapkan di sekolah negeri. Di sisi lain, DPRD Sulsel meminta penerapan pendidikan gratis yang dicanangkan Gubernur dan Wakil gubernur Sulsel dilaksanakan secara proporsional.

Pendidikan gratis harus berorientasi keadilan dan penyamarataan dalam penerapannya di seluruh kabupaten/ kota di Sulsel. Hal ini disampaikan oleh ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) 2007 gubernur Sulsel, Ajeip Padindang dalam rapat pimpinan DPRD diperluas kemarin.

”Pemprov harus menyusun model proporsional sehingga semua daerah bisa merasakan bersama program pendidikan gratis. Jadi azas penyamarataan dikedepankan," jelas Ajeip Padindang.